Suchergebnisse

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen dan azas-azas yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untu diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.Disamping itu membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana rumusan Pasal 4 jo 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum Perlindungan Konsumen harus melibatkan banyak pihak terutama pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dan lembaga pengawas lain, serta harus terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait supaya terjadi keharmonisan dan tidak tumpang tindih kebijakan atau keputusan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik tanpa harus merugikan konsumen atau pengguna barang/atau jasa. Karena keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif untuk melindungi konsumen asalkan Undang-undang telah dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen.This writing is intended to find out more about consumer protection and the principles that apply in the Consumer Protection Act in accordance with Article 2 of Law No. 8 of 1999. The customer is everybody user of goods and or services available in the community for the benefit of themselves, family, others, as well as other living beings and not untu traded. Consumer protection is all the effort that ensures all legal certainty to provide protection to Konsumen.Disamping it discusses the rights and obligations of consumers and businesses. As the formulation of Article 4 jo 5 Consumer Protection Act. Consumer Protection Law enforcement must involve many parties, especially the government and the Consumer Protection Agency and other supervisory agencies, and must be coordinated with the ...

The border trade between Belu Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia and Republic Democratic of Timor Lestee (RDTL) become the crucial issue. It is due to the border become the illegal trading of all comodities, particularly staple foods due of its high different price of those commodities. While on the other hand, they were a big families of those people in Indonesia and Timor Lestee. The trade using the many jalan tikus (rat streets) to reach Belu which familiar to illegal trader from RDTL in order to get income. This happened after Timor Timur has separated from Indonesia. This paper aims to describe the situation of ilegal trade border between East Timor and Timor Lestee.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pilihan kepala desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. (2) Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Kedua, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Solusinya apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ...

The community as the users of information has sufficiently important rights in the context of information disclosure. When the right to obtain information isinhibited because the public entity or governor is not available in the execution ofthe information disclosure management, then public information lawsuit willemerge in the implementation of the public information disclosure. The public information lawsuit happens when public entity and the user ofinformation disputes with something related to the rights to acquire informationand to use information based on legislation. The completion of the lawsuitthrough nonlitigation ajudication is the process of the completion of publicinformation lawsuit. The completion of the information through nonlitigationajudication is hopefully able to resolve the dispute fast, low cost, and simple. The problems in this thesis are: a) how the mechanisms of the settlement ofpublic information lawsuit in the Information Commission, b) what obstacles andsolutions of the execution implementation of the Information Commissiondecisions which have been legally binding. Answering the problem, research with juridical normative approach methodwith analytical descriptive research specification was conducted. The type of dataused in this study is secondary data. Based on the research that had been conducted, it was found that PublicInformation Lawsuit Settlement Procedure, the execution of the decision or theexecution of the Information Commission decision which had been legallybinding was conducted by the competent Court, in the context that the publicinformation lawsuit settlement was the court within the jurisdiction of the pleated.In this case if the pleated is State or Government public entity then the court inquestion is the Administrative Court of the State, whereas if the execution pleated is a party outside the State or Government public entity then the competent court is the competent District Court. The execution authority of the Information Commission decision granted tothe State ...

Teaching is not just an act of intelligence; it is a legacy of association, legacy of effort, legacy of priority and legacy of moral andethical standards. A person is nurtured by his parents since his birth, school mates, society and others. It is very essential for an educationinstitution to focus on the realistic insight of a student. The very essence to comprehend purely depends on the basis of how a teacher imprintsthe impact of learning into an understandable status for a student. To be a teacher, knowledge of a sphere is not only the requirement forrepresentation, but also a supporting plan for an individual to remain in the sphere of learning. Continued learning is the key tool for teachers,since updating the knowledge has to be the basic criterion for a teacher to discover his/her credibility. So, higher education learning institutionsand the government in particular, has increasingly wanted to be assured of the quality in overall performances of a teacher. In getting thisassurance, universities, therefore have to produce tangible evidence of the quality of teachers they provide. Analysing the performance of ateacher is an important part of education system. It plays a crucial role in improving overall qualities and arousing enthusiasm of the teacher.Therefore it is one of the great implication to design a new mathematical model to analyze the performance of a teacher based on the existinginformation system. In this paper a study has been made by using multi-criteria decision making with the help of six methodologies containingAHP, Fuzzy AHP, COPRAS, TOPSIS, Cooperative Game Theory and Compromise Programming. Several expert opinions are considered tocompare between the teachers and at last determines the rank using group decision making method.Keywords: AHP, Fuzzy AHP, COPRAS, TOPSIS, Cooperative Game Theory, Compromise Programming, Spearman's Rank CorrelationCoefficient and Group Decision Making .

Wilayah laut dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki pengaruh strategis terhadap pengembangan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemanfatan dan pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah belum mencerminkan aspek-aspek kelestarian dan keberkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dikembangkan zona ekowisata yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari zona ekowisata kawasan konservasi pesisir di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendekatan ekologi bentang lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh luas wilayah Kecamatan Katingan Kuala (1.440 km2) dapat dikategorikan dalam empat sub zona, yaitu zona ekowisata ± 15,83 %, zona penyangga ± 31,30 %, zona inti untuk konservasi dan rehabilitasi ± 29,55 %, dan zona produksi dan ekonomi ± 23,31 %. Disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan ekowisata di wilayah pesisir ini harus serasi dan selaras dengan upaya konservasi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh.Kata kunci: zonasi ekowisata, ekologi bentang lahan, konservasi pesisir, pembangunan keberlanjutan, Katingan Kuala. Ecoutourism Zone of Coastal Conservation Area through Landscape Ecology Approach in Katingan Kuala Sub-regency, Katingan Regency, Central Kalimantan Province AbstractMarine and coastal areas as well as their natural resources have strategic effects towards the economic development of Indonesia because they are reliable to be one of the pillars of the national economy. Utilization and management of coastal areas either conducted by the community or local government have not reflect the conservation and sustainable aspects. To support these conditions, it is necessary to develop ecotourism zone, which is able to improve the local economies. This research aimed to study ecotourism zone of the coastal conservation area in Katingan Kuala Sub-district, Central Kalimantan Province through landscape ecology approach. The results showed that the total area of Katingan Kuala Sub-district, which is1,440 km2, could be categorized into four sub-zones, i.e. ecotourism zone is ±15.83 %, buffer zone is ± 31.30 %, core zone for conservation and rehabilitation is ± 29.55 %, and production and economic zone is ± 23.31 %. It was concluded that ecotourism development in these coastal areas should be in harmony with the conservation, protection, and preservation of the environment as a whole.

Abstrak. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, sebab jika pertumbuhan penduduk tidak terkontrol maka akan sulit bagi pemerintah untuk melakukan pensejahtraan. Di kota Makassar sendiri pada tahun 2010 tercatat 1.339.374 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,65 persen per tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi laju dan pertumbuhan penduduk di kota Makassar pada tahun 2017 dengan menggunakan Matriks Leslie. Adapun faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk adalah tingkat kesuburan, tingkat ketahanan hidup, dan rentang umur dari penduduk. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memprediksi jumlah penduduk p tahun berikutnya dengan menggunakan Matriks Leslie adalah membentuk sebuah vektor kolom n(t) yang entrinya merupakan jumlah awal penduduk tiap kelas umur. Kedua dicari n(t+p) yang merupakan jumlah penduduk untuk p tahun berikutnya menggunakan rumus n(t+p)=Ap n(t) dengan A merupakan Matriks leslie dan terakhir dicari nilai eigen dominan. Hasil prediksi pada tahun 2017 diperoleh sebanyak 749.090 jiwa dengan nilai eigen λ1 = 1.01 yang menunjukkan pertumbuhan cenderung meningkat.Kata Kunci : Matriks Leslie, Pertumbuhan Penduduk, Nilai EigenAbstract Population growth is a matter of note, if the population growth is not controlled, it will be difficult for the government to make prosperity. In 2010, In the city of Makassar was recorded 1,339,374 people with a growth rate of 1.65 percent every year. This study aims to predict the number and rate of population growth in Makassar city in 2017 by using Leslie Matrix. The factors which influence the population growth are the fertilit rate, the survival rate, and the age range of the population. The steps taken to predict the number of population p for the next year with using Leslie Matrix are forming a vector column n (t) whose entry is the initial number of population every age class. The second step is obtain the value of n (t + p) which is the population number for the next year p than use the formula n ( t + P) = Ap n (t) with A is the Leslie Matrix. And the last step, specify the dominant eigen value. The results obtained in 2017 predicted a total of 749,090 inhabitants with eigen values λ1=1.01 indicates that growth tends to raise.Keywords: Leslie Matrix, Population Growth, Eigen Values

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah "penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya". Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah "sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019". Kesulitan mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah "harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan".

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs) atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar ...

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN ...

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan ...